Abadi LNG (Blok Masela)
Laut Arafura, Maluku
- FID
- Target 2027
- Onstream
- Target awal 2030-an
Sorot Tracker — Proyek Strategis dan Regulasi Energi
PROJECT INTELLIGENCE
Lihat layer proyek di Peta Migas ↗Dari FID sampai onstream.
Pilih proyek untuk melihat nilai, pihak, milestone, sumber, dan berita terkait.
IDD / Geng North (Northern Hub)
Selat Makassar, Kalimantan Timur
- FID
- Belum diumumkan
- Onstream
- Target 2028–2029
Jambaran–Tiung Biru
Bojonegoro, Jawa Timur
- FID
- Selesai
- Onstream
- Onstream 2022
Kilang Tuban (GRR Tuban)
Tuban, Jawa Timur
- FID
- Belum diambil
- Onstream
- Belum ditetapkan
Klaster Andaman
Lepas pantai Aceh, Laut Andaman
- FID
- Belum diambil
- Onstream
- Belum ditetapkan
Pipa Cirebon–Semarang (Cisem)
Jawa Tengah – Jawa Barat
- FID
- Selesai per tahap
- Onstream
- Tahap I beroperasi; tahap II bertahap
RDMP Kilang Balikpapan
Balikpapan, Kalimantan Timur
- FID
- Selesai
- Onstream
- Target operasi penuh 2026
Tangguh UCC
Teluk Bintuni, Papua Barat
- FID
- Diumumkan 2023
- Onstream
- Target 2027–2028
Tidak ada proyek yang cocok dengan pencarian ini.
REGULATORY INTELLIGENCE
Apa yang berubah, siapa yang terdampak.
Ringkasan redaksi tidak menggantikan dokumen hukum. Tautan sumber membuka JDIH atau kanal pemerintah.
PMK
Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP Hulu Migas
Aturan ini mengganti PMK 115/2023 dan memperbarui petunjuk teknis akuntansi PNBP hulu migas, termasuk pengungkapan harga gas bumi tertentu, klasifikasi penerimaan, periodisasi pemindahbukuan, nomenklatur, dan penatausahaan piutang. Fungsi keuangan KKKS, regulator, auditor, dan pihak yang menyusun rekonsiliasi PNBP perlu menyesuaikan prosedur serta pengungkapannya.
Terdampak: KKKS · SKK Migas · Kementerian ESDM · Kementerian Keuangan · auditor dan fungsi keuanganKepmen ESDM
Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
Keputusan ini menetapkan penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan BBN. Produsen, badan usaha bahan bakar, kilang, rantai logistik, dan pengguna yang masuk tahap penerapan perlu menyesuaikan rencana pasok serta kepatuhan terhadap tahapan yang tercantum dalam lampiran resmi.
Terdampak: Produsen bahan bakar nabati · badan usaha BBM · kilang · distributor · pengguna sektor transportasiPermen ESDM
Kontrak Bagi Hasil Gross Split
Aturan ini mengganti kerangka gross split lama dan mengatur bentuk kontrak, komponen bagi hasil, tambahan persentase, kewajiban kontraktor, serta mekanisme perubahan kontrak. Dampaknya paling langsung dirasakan KKKS dan calon investor wilayah kerja yang membandingkan keekonomian gross split dengan cost recovery.
Terdampak: KKKS gross split · peserta lelang WK · SKK Migas · BPMAPP
Perubahan Tata Kelola Usaha Pertambangan Minerba
Perubahan PP 96/2021 memperbarui sejumlah ketentuan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk pemberian WIUPK secara prioritas dalam kondisi tertentu. Pemegang izin, calon penerima wilayah, pemerintah daerah, dan pihak yang menilai tata kelola tambang perlu membaca PP 39/2025 sebagai perubahan berikutnya sebelum mengandalkan ketentuan ini.
Terdampak: Pemegang IUP/IUPK · badan usaha · organisasi kemasyarakatan keagamaan · pemerintah daerahPermen ESDM
PLTS Atap Terhubung Jaringan
Aturan ini mengganti Permen ESDM 26/2021: batas kapasitas pelanggan dan skema ekspor-impor diubah, biaya kapasitas dihapus, serta kuota pengembangan ditambahkan. Pelanggan, pengembang PLTS, dan pemegang wilayah usaha harus menyesuaikan perencanaan kapasitas dan jadwal pengajuan dengan kuota sistem.
Terdampak: Pelanggan PLTS atap · PLN · badan usaha penyedia listrik · pengembang EPCPerpres
Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon
Perpres ini membentuk kerangka penyelenggaraan CCS di dalam dan di luar kegiatan hulu migas, termasuk wilayah izin penyimpanan karbon dan pengangkutan CO₂. Perusahaan hulu, industri pengemisi, pengembang hub, dan calon penyimpan lintas batas perlu menilai ulang jalur perizinan dan pembagian tanggung jawabnya.
Terdampak: Operator CCS · KKKS · pemilik emisi · investor transportasi dan penyimpanan CO₂Keputusan Kepala SKK Migas
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Hulu Migas
Pedoman ini menjadi rujukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas. KKKS, fungsi supply-chain, dan vendor perlu menjadikannya acuan proses tender dan memeriksa petunjuk pelaksanaan serta pembaruan konsolidasi yang diterbitkan SKK Migas sebelum mengikuti pengadaan.
Terdampak: KKKS · penyedia barang dan jasa · fungsi SCM · peserta tender hulu migasTidak ada regulasi yang cocok dengan pencarian ini.
CATATAN DATA
Jejak yang bisa diperiksa.
Nilai investasi dan target jadwal adalah snapshot bertanggal, bukan data live. Lokasi proyek pada peta bersifat representatif dan tidak boleh dipakai untuk keputusan engineering, keselamatan, legal, atau operasi. Ringkasan regulasi membantu orientasi awal; naskah resmi tetap menjadi rujukan hukum.