
Pemeriksaan dokumen di dispenser Bio Solar SPBU Nelayan Koperasi Produsen Karya Sarana, Rokan Hilir, Riau, saat peresmian 17 November 2026. Foto: BPH Migas.
BBM bersubsidi yang disiapkan untuk nelayan pada 2025 baru tersalur sekitar sepertiganya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut alokasinya 2,25 juta kiloliter, sedangkan realisasinya sekitar 747.500 kiloliter, atau 33,2%. Ia menyampaikan angka itu di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 20 November 2026, saat meluncurkan Integrasi Data Nelayan untuk BBM Subsidi XSTAR-KUSUKA. Menurut Hanif, penyebabnya adalah lambatnya integrasi data nelayan.
Keterangan itu dimuat ANTARA pukul 17.31 WIB dan ANTARA pukul 18.52 WIB oleh dua pewarta berbeda, serta Kabar Cirebon (Pikiran Rakyat) pukul 17.55 WIB. Laporan ANTARA ketiga, terbit pukul 21.55 WIB dari acara yang sama, memuat versi angka yang sedikit berbeda.
Angka kunci
Dari alokasi 2,25 juta kiloliter, menurut Hanif Faisol Nurofiq di Cirebon, 20 November 2026.
Sekitar sepertiga. Versi laporan lain (764.000 dari 2,24 juta kiloliter) memberi 34,1%.
Hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikutip Hanif. Alokasi 2025 baru sekitar 45% dari angka itu.
Beroperasi menurut data Pertamina Patra Niaga yang dikutip Hanif, ditambah 98 unit yang masih dibangun.
Kutipan lengkap dan konteksnya
Hanif Faisol Nurofiq menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Menurut BPH Migas, integrasi data BBM nelayan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Peluncuran di Cirebon berlangsung di muara Sungai Selopenganten, Desa Citemu. Kalimat yang dikutip kata per kata oleh ANTARA (laporan Fathnur Rohman) berbunyi:
“Selama ini kita masih terkendala dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk para nelayan. Dari alokasi 2,25 juta kiloliter, baru bisa kita realisasikan sekitar 747.500 kiloliter.”
Kalimat pertama juga dimuat kata per kata oleh laporan ANTARA lain (Khaerul Izan), dengan angka 747 ribu kiloliter dalam kalimat tidak langsung. Laporan itu memuat arah perbaikannya: “Dengan upaya integrasi data antara tiga data utama yang dikomandoi oleh KKP dari Kusuka, Silat, dan Simkada yang terintegrasi dengan data XSTAR BPA Migas kita harapkan akan meningkatkan realisasi serapan dari BBM bersubsidi untuk para nelayan.” Sebutan “BPA Migas” tertulis demikian di laporan ANTARA; maksudnya BPH Migas.
Hanif mengaitkan serapan BBM dengan pendapatan nelayan. Menurut dia, BBM subsidi yang tidak sampai ke nelayan menjadi salah satu kendala utama menaikkan Nilai Tukar Nelayan, yang kini 108,7 poin.
Intinya, kuota tersedia tetapi sebagian besar tidak terpakai, dan pemerintah menilai penyebab utamanya ada pada pendataan nelayan.
Dua versi angka dari acara yang sama
Laporan ANTARA pukul 21.55 WIB (Khaerul Izan) mengutip Hanif dengan angka lain: “Kami sayangkan realisasi yang tercatat untuk tahun 2025 hanya sekitar 764 ribu kiloliter dari jatahnya 2,24 juta kiloliter. Ini hanya gara-gara kurang cepatnya kita melakukan integrasi data.” Judul laporan itu menyebut realisasi 30%. Bila dihitung dari angkanya, porsinya 34,1%.
| Laporan | Alokasi 2025 (kiloliter) | Realisasi 2025 (kiloliter) | Porsi tersalur (%) |
|---|---|---|---|
| ANTARA, 20 Nov 2026, 17.31 WIB | 2.250.000 | 747.000 | 33,2 |
| ANTARA, 20 Nov 2026, 18.52 WIB | 2.250.000 | sekitar 747.500 | 33,2 |
| ANTARA, 20 Nov 2026, 21.55 WIB | 2.240.000 | sekitar 764.000 | 34,1 (judul: 30) |
Kesimpulannya sama: sekitar dua pertiga jatah 2025 tidak sampai ke nelayan. Laporan ketiga menambahkan dua hal. Menurut Hanif, angka realisasi itu hanya mencatat pembelian di SPBU nelayan (SPBUN), sedangkan banyak nelayan membeli BBM di SPBU biasa yang tidak tercatat. Ia juga menyebut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa kebutuhan BBM bersubsidi nelayan sebenarnya mencapai 5 juta kiloliter.
Apa yang disambungkan
Integrasi yang diluncurkan di Cirebon menyambungkan tiga basis data KKP dengan aplikasi XSTAR milik Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). KUSUKA adalah kartu identitas resmi pelaku usaha kelautan dan perikanan. SILAT dan SIMKADA disebut sebagai basis data KKP lain; menurut Hanif kepada Kabar Cirebon, integrasi juga memakai data perizinan kapal dari KKP. XSTAR adalah aplikasi BPH Migas untuk menerbitkan surat rekomendasi, yaitu surat dari dinas daerah yang menjadi syarat nelayan membeli BBM bersubsidi.
Rencana ini bukan hal baru. BPH Migas sudah mengumumkannya dalam rapat koordinasi di Bogor, Kamis, 4 September 2025. Menurut rilis itu, data KUSUKA diolah di XSTAR sebagai syarat surat rekomendasi sebelum kode QR XSTAR dipakai nelayan di SPBUN. Rilis itu menyebut peluncuran direncanakan di Cirebon karena penggunaan XSTAR di wilayah itu sudah 100%, lalu diperluas ke daerah lain. Peluncurannya terjadi lebih dari 14 bulan kemudian.
Bupati Cirebon Imron menyebut daerahnya memiliki sekitar 17.000 nelayan dan datanya sudah 100% lengkap, hasil kerja sama dengan kuwu (kepala desa), ketua nelayan dan dinas terkait. Hanif berharap dalam dua sampai tiga bulan ke depan integrasi data makin gencar dilakukan.
Siapa yang berhak dan bagaimana caranya
Aturan pembeliannya ada di Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi, ditetapkan 18 Agustus 2023 dan diundangkan 13 September 2023. Pokok-pokoknya untuk nelayan:
| Ketentuan | Isi |
|---|---|
| Solar subsidi (Jenis BBM Tertentu) | Nelayan dengan kapal ikan Indonesia sampai 5 GT, dan lebih dari 5 GT sampai 30 GT, yang terdaftar di KKP atau dinas perikanan daerah |
| Pertalite (Jenis BBM Khusus Penugasan) | Nelayan dengan kapal sampai 5 GT yang terdaftar |
| Tempat membeli | Paling banyak 2 penyalur yang ditetapkan penerbit surat rekomendasi |
| Biaya surat rekomendasi | Tidak dipungut biaya; bisa diurus kolektif lewat kelompok nelayan |
| Isi surat rekomendasi | Volume, penyalur, alat pembelian (jeriken atau wadah lain sesuai aturan) dan masa berlaku; perpanjangan diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum habis |
GT (gross tonnage) adalah ukuran isi kapal, bukan berat. Menurut Hanif kepada Kabar Cirebon, hampir 98,9% armada kapal perikanan nasional berukuran di bawah 30 GT dan kelompok ini menyumbang sekitar 80% produksi perikanan tangkap nasional.
Riwayat masalah yang sama
Hak nelayan kecil atas solar subsidi sudah lama diatur, seperti diumumkan Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Februari 2014. Masalah aksesnya juga berulang.
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
|---|---|---|
| 24 Februari 2014 | Nelayan dengan kapal sampai 30 GT boleh memakai solar subsidi dengan surat rekomendasi | Ditjen Migas |
| 2022 | Harga solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter | Mongabay, mengutip DFW Indonesia |
| 4 September 2025 | Rapat koordinasi integrasi XSTAR-KUSUKA di Bogor, peluncuran direncanakan di Cirebon | BPH Migas |
| Oktober 2025 | Laporan survei DFW Indonesia: 66,3% dari 184 nelayan kecil mengaku tidak menerima BBM subsidi | Mongabay |
| 24 April 2026 | KKP mengkaji harga BBM khusus nelayan; BBM nonsubsidi disebut di atas Rp25.000 per liter | ANTARA |
| 13 Juli 2026 | Solar Rp15.000 per liter untuk kapal 30 sampai 200 GT, insentif Rp3.600 per liter dari dana BPDP | Mongabay |
| 17 November 2026 | SPBUN pertama di Rokan Hilir diresmikan, disebut SPBUN ke-419 secara nasional | BPH Migas; Okezone |
| 20 November 2026 | Integrasi data XSTAR-KUSUKA diluncurkan di Cirebon | ANTARA; Kabar Cirebon |
Dalam survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia terhadap 184 nelayan kecil di tujuh daerah, yang dilaporkan Mongabay pada 5 Oktober 2025, hanya sekitar 25% responden membeli di SPBUN dan 75% menyebut BBM subsidi tidak cukup. Mereka memakai 5 sampai 30 liter BBM sekali melaut.
Pada 24 April 2026, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyebut sekitar 70% biaya operasional melaut berasal dari BBM. Ia juga menyebut perlunya perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Skema solar Rp15.000 per liter untuk kapal 30 sampai 200 GT yang ditetapkan Juli 2026, menurut Mongabay, terpisah dari solar subsidi Rp6.800 untuk kapal di bawah 30 GT.
Pada 17 November 2026, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menghadiri peresmian SPBUN pertama di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang melayani 160 nelayan. Menurut Okezone, itu SPBUN ke-419 secara nasional, 157 di antaranya dikelola koperasi. Tiga hari kemudian, Hanif mengutip data Pertamina Patra Niaga berisi 416 SPBUN beroperasi dan 98 dalam konstruksi.
Arti angka bagi nelayan
Bila memakai angka 2,25 juta dan 747.500 kiloliter, sekitar 1,5 juta kiloliter BBM subsidi untuk nelayan tidak tersalur pada 2025. Jumlah yang tersalur setara rata-rata sekitar 2.048 kiloliter per hari.
Bila kebutuhan nelayan 5 juta kiloliter seperti hitungan KKP, alokasi 2025 hanya menutup sekitar 45% kebutuhan, dan yang tersalur sekitar 15%.
Harga jual solar subsidi Rp6.800 per liter, sedangkan paparan Kementerian Keuangan menyebut harga solar tanpa subsidi per Oktober 2026 mencapai Rp21.457 per liter, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz. Artinya negara menanggung sekitar Rp14.657 untuk setiap liter solar subsidi. Nelayan yang tidak mendapat jatah bisa terpaksa membeli lewat pengecer atau membeli BBM nonsubsidi. Menurut keluhan nelayan yang dikutip KKP pada April 2026, harga BBM nonsubsidi sudah di atas Rp25.000 per liter, lebih dari tiga kali harga solar subsidi.
Karena realisasi hanya mencatat pembelian di SPBUN, angka 33% menunjukkan porsi kuota nelayan yang tercatat terpakai, bukan jumlah pasti BBM yang dipakai perahu nelayan.
Kasus biosolar subsidi yang dialihkan ke kapal tanker di Sulawesi Selatan dibahas di artikel Bareskrim Lacak Uang Biosolar Subsidi Sulsel yang Dioper ke Tanker. Selisih harga asli dan harga jual BBM subsidi diulas di Harga Asli Pertalite Rp18.102, Selisihnya Ditanggung APBN. Proyek kilang BBM dalam negeri bisa dipantau di Sorot Tracker: RDMP Balikpapan.
Yang belum diketahui
1. Angka mana yang final. Dua laporan dari acara yang sama memuat 2,25 juta dan 747.500 kiloliter, satu laporan lain memuat 2,24 juta dan 764.000 kiloliter. Rincian resmi BPH Migas soal penyaluran 2025 untuk nelayan belum dipublikasikan bersama peluncuran ini.
2. Rincian per jenis BBM. Belum dijelaskan berapa bagian solar dan berapa bagian Pertalite dalam alokasi maupun realisasi.
3. Realisasi 2026. Serapan Januari sampai Oktober 2026 dan kuota nelayan 2026 belum diumumkan dalam acara itu.
4. Jadwal perluasan. Daftar daerah berikutnya dan target serapan setelah integrasi belum dibuka.
5. Perubahan aturan. KKP menyebut perlunya revisi Perpres 191/2014 sejak April 2026. Status revisi itu tidak dijelaskan dalam acara di Cirebon.
Sorot Energi akan memperbarui artikel ini bila BPH Migas atau KKP merilis data penyaluran resmi.
Sumber dan metode
- ANTARA (Khaerul Izan), 20 November 2026, 17.31 WIB, ANTARA (Fathnur Rohman), 18.52 WIB dan ANTARA (Khaerul Izan), 21.55 WIB: kutipan Hanif, dua versi angka 2025, data Cirebon, kebutuhan 5 juta kiloliter dan jumlah SPBUN.
- Kabar Cirebon, Pikiran Rakyat, 20 November 2026, 17.55 WIB: lokasi acara dan porsi armada di bawah 30 GT.
- BPH Migas, 5 September 2025, BPH Migas, 18 November 2026 (sumber foto), Peraturan BPH Migas 2/2023 dan Ditjen Migas, 24 Februari 2014.
- Mongabay, 5 Oktober 2025, Mongabay, 29 Juli 2026, ANTARA, 24 April 2026, Okezone, 18 November 2026 dan Bloomberg Technoz, 13 November 2026.
Ketiga laporan ANTARA berasal dari satu acara dan satu kantor berita. Porsi tersalur = 747.500 / 2.250.000 = 33,2%; versi lain 764.000 / 2.240.000 = 34,1%. Tidak tersalur = 2.250.000 − 747.500 = 1.502.500 kiloliter. Rata-rata harian = 747.500 / 365 = 2.047,9 kiloliter per hari. Alokasi terhadap kebutuhan = 2.250.000 / 5.000.000 = 45%. Realisasi terhadap kebutuhan = 747.500 / 5.000.000 = 14,95%, sekitar 15%. Beban negara per liter solar = Rp21.457 − Rp6.800 = Rp14.657 (harga Oktober 2026). Perbandingan harga nonsubsidi = Rp25.000 / Rp6.800 = 3,68 kali (batas bawah yang disebut KKP, April 2026). Selang rapat koordinasi sampai peluncuran = 4 September 2025 sampai 20 November 2026, 14 bulan 16 hari.