
Rapat koordinasi pengembangan panas bumi di kawasan Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra, Kantor Kemenko PMK, Jakarta, 30 April 2026. Foto: Kemenko PMK.
Sekitar 2,6 gigawatt (GW) dari 5,7 GW potensi panas bumi Sumatra berada di dalam Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra, situs Warisan Dunia UNESCO, menurut PT Barito Renewables Energy Tbk. Porsinya sekitar 46%, hampir separuh. Angka itu disampaikan Dian A. Purbasari, Special Envoy for Climate Change and Sustainability Barito Renewables, di Paviliun Indonesia pada konferensi iklim COP31 di Türkiye, Rabu 11 November 2026. Petromindo memberitakannya malam itu pukul 21.39 WIB, lalu Ecobiz Asia memuat laporan lengkapnya pada 13 November.
Barito meminta panas bumi dinilai berbeda dari tambang biasa, dengan pendekatan berbasis bukti dan dialog yang melibatkan ahli independen, masyarakat setempat dan pihak lain. Semua angka lapangan yang dipaparkan berasal dari perusahaan. Laporan yang terbit tidak menyebut siapa yang membuat kajian di balik angka itu.
Di jalur pemerintah, berkas perubahan batas situs ini sudah diterima Pusat Warisan Dunia UNESCO pada 6 Januari 2026 dan dijadwalkan diperiksa Komite Warisan Dunia pada sidang ke-49 tahun 2027. Usulan itu mengeluarkan 52.715 hektare kawasan Suoh dan Sekincau di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung, dari situs warisan. Di kawasan itu anak usaha Barito memegang izin panas bumi.
Tiga angka kunci
Klaim Barito Renewables di COP31, 11 November 2026, untuk seluruh Sumatra.
Kawasan Suoh dan Sekincau, TN Bukit Barisan Selatan, menurut Mongabay, September 2025.
Sidang ke-49 Komite Warisan Dunia, menurut daftar berkas UNESCO 5 Juni 2026.
Apa yang dipaparkan Barito di COP31
Hutan yang dimaksud adalah Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra atau Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). Situs ini terdiri atas tiga taman nasional: Gunung Leuser, Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan. Menurut laporan Ecobiz Asia, Dian menyebut rencana pengembangan energi terbarukan Sumatra menargetkan 9,5 GW kapasitas pada 2034.
Sebagai contoh, Barito menunjuk Lapangan Panas Bumi Salak di Jawa Barat yang dikelola grupnya. Pembangkit ini berada di dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, beroperasi sejak 1994 menurut Barito, dan kapasitas terpasangnya lebih dari 400 megawatt (MW).
| Data yang dipaparkan | Angka | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Potensi panas bumi Sumatra di dalam TRHS | 2,6 dari 5,7 GW (sekitar 46%) | Disampaikan 11 November 2026 | Klaim Barito |
| Lahan terpakai PLTP Salak | Sekitar 300 dari 10.000 hektare wilayah kerja (3%) | Disampaikan 11 November 2026 | Klaim Barito |
| Lahan terpakai sebuah tambang batu bara (tidak disebut namanya) | 32.279 dari 84.938 hektare konsesi (sekitar 38%) | Disampaikan 11 November 2026 | Klaim Barito |
| Pembukaan hutan baru di sekitar Salak | Tidak ada, menurut citra satelit | 2014 dibanding 2021 | Klaim Barito |
| Temuan macan tutul jawa di kamera jebak | 6 menjadi 51 temuan | 2008 ke 2023 | Klaim Barito |
| Rencana pemulihan hutan rusak di sekitar Salak | 325 hektare, sekitar 120.000 pohon | 2026–2027 | Rencana Barito |
Pemulihan 325 hektare itu, menurut Ecobiz Asia, dikerjakan bersama Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan tiga kelompok tani hutan setempat. Laporan yang sama tidak menyebut pemilik citra satelit, lembaga yang memasang kamera jebak, maupun jumlah kamera yang dipakai.
Kenapa hutan ini dipersoalkan
TRHS mencakup sekitar 2,5 juta hektare. UNESCO menetapkannya sebagai Warisan Dunia pada 2004 dan memasukkannya ke Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya sejak 2011, menurut Mongabay pada 30 September 2025. Penilaian IUCN World Heritage Outlook 2025, yang difinalkan 11 Oktober 2025, memberi situs ini nilai prospek konservasi “Critical” atau kritis. Ancaman yang dicatat antara lain perambahan, jalan, perburuan dan pembalakan liar. Penilaian itu juga menulis “geothermal energy development appears as a potential threat in the future”, artinya pengembangan panas bumi tampak sebagai ancaman potensial di masa depan.
Pemerintah Indonesia mengakui masalah tutupan hutan di situs ini. Dalam laporan status konservasi tertanggal 19 Januari 2026 yang ditandatangani Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, pemerintah menulis bahwa “forest loss within the property remains ongoing and continues to exceed restoration efforts”. Maksudnya, hilangnya hutan di dalam situs masih berlangsung dan lebih cepat daripada upaya pemulihan.
Laporan yang sama memuat keputusan Komite Warisan Dunia 47 COM 7A.1 di Paris pada Juni 2025. Komite mempertahankan TRHS di daftar bahaya dan mendorong Indonesia mengajukan ulang usulan perubahan batas dengan memperhatikan rekomendasi misi penasihat IUCN 2024.
Kronologi usulan perubahan batas
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
|---|---|---|
| 2004 | TRHS ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. | Mongabay |
| 2011 | TRHS masuk Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya. | Mongabay |
| 2013 | Pemerintah pertama kali melontarkan gagasan pengembangan panas bumi di TRHS. | Mongabay |
| 2018 | Izin PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau pertama terbit, hanya untuk eksplorasi awal. | Mongabay |
| November 2023 | Usulan perubahan batas diajukan ke UNESCO. | Mongabay |
| Oktober 2024 | Misi penasihat IUCN menilai pendekatan usulan itu “not an appropriate basis” atau bukan dasar yang tepat untuk mengubah batas. | Mongabay |
| Juni 2025 | Komite Warisan Dunia mempertahankan TRHS di daftar bahaya dan mendorong pengajuan ulang. | Kementerian Kehutanan |
| 17 September 2025 | Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko memaparkan rencana di sebuah forum panas bumi di Jakarta. | Dunia Energi |
| 6 Januari 2026 | Berkas perubahan batas TRHS diterima Pusat Warisan Dunia, tercatat lengkap dengan lima bagian komponen. | UNESCO |
| 30 April 2026 | Rapat koordinasi panas bumi di kawasan TRHS di Kemenko PMK. | Kemenko PMK |
| 11 November 2026 | Barito memaparkan angka 2,6 GW di COP31. | Petromindo, Ecobiz Asia |
| 2027 | Berkas dijadwalkan diperiksa pada sidang ke-49 Komite Warisan Dunia. | UNESCO |
Soal waktu pengiriman berkas, laporan Kementerian Kehutanan 19 Januari 2026 memuat dua bulan. Ringkasannya menyebut Januari 2026, sedangkan bagian tanggapannya menyebut Desember 2025 melalui Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO. Daftar berkas UNESCO tertanggal 5 Juni 2026 mencatat tanggal terima 6 Januari 2026.
Apa kata pemerintah
Satyawan Pudyatmoko menjelaskan alasan pemerintah dalam forum di Jakarta pada 17 September 2025. “Aturan UNESCO berbeda dengan aturan yang ada di Indonesia,” kata Satyawan, seperti dikutip Dunia Energi keesokan harinya. Dalam kutipan yang sama ia menyebut panas bumi di Indonesia digolongkan sebagai pemanfaatan jasa lingkungan. Menurut laporan itu, pemerintah berjanji mencarikan wilayah lain sebagai pengganti kawasan yang dikeluarkan.
Penggantinya, menurut Mongabay, sekitar 236.000 hektare dari kawasan lindung lain, misalnya Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan hutan di Ekosistem Leuser. Bila diterima, luas TRHS menjadi sekitar 2,6 juta hektare.
Pada rapat koordinasi di Kemenko PMK pada 30 April 2026, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo menyebut sekitar 63 persen potensi panas bumi Indonesia berada di kawasan hutan, termasuk beberapa lokasi di TRHS. Ia juga menyebut ada empat proyek PLTP prioritas di kawasan itu, tanpa merinci namanya.
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK Ahmad Saufi mengatakan, “Pemanfaatan panas bumi harus menjadi bagian dari solusi energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian kawasan.” Ia menambahkan, “Kita perlu memastikan setiap langkah tetap menjaga integritas situs warisan dunia.”
Kelompok masyarakat sipil menolak rencana ini. Mongabay mencatat Auriga Nusantara menyesalkan langkah pemerintah, dan peneliti CELIOS mengingatkan bahwa pertanian adalah tumpuan hidup warga Suoh dan Sekincau.
Riwayat Barito di Suoh, Sekincau dan Salak
Izin di Suoh dan Sekincau dipegang PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau, anak usaha Barito Renewables. Menurut Mongabay, izin itu pertama terbit pada 2018, hanya mencakup eksplorasi awal, dan per September 2025 belum memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Lapangan Salak yang dijadikan contoh dioperasikan Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. Perusahaan ini dibentuk konsorsium Star Energy, ACEN dari Filipina dan Electricity Generating Public Company dari Thailand yang membeli aset panas bumi Chevron di Indonesia. Halaman proyek ACEN mencatat kapasitas Salak 377 MW, ditambah unit biner 16 MW dan perluasan Unit 7 sebesar 40 MW yang sedang dibangun. ACEN menyebut porsi ekonominya sekitar 15%.
Arti angka-angkanya
Porsi 46% dihitung dari 2,6 dibagi 5,7 GW. Sebagai skala, 2,6 GW potensi itu hampir sama dengan seluruh panas bumi yang sudah dimanfaatkan Indonesia, sekitar 2.700 MW menurut Kemenko PMK pada Mei 2026. Potensi belum tentu bisa dibangun seluruhnya, jadi perbandingan ini hanya menunjukkan besarnya taruhan, bukan tambahan listrik yang pasti.
Kawasan Suoh dan Sekincau yang diusulkan keluar, 52.715 hektare, setara sekitar 2,1% dari 2,5 juta hektare TRHS. Barito tidak merinci berapa dari 2,6 GW itu yang berada di Suoh dan Sekincau.
Pembanding lahan Barito memakai dasar berbeda. Angka 3% di Salak dihitung dari wilayah kerja, sedangkan 38% di tambang dihitung dari konsesi. Tambangnya tidak disebut namanya, sehingga pembaca tidak bisa memeriksa ulang. Perbandingan ini menunjukkan jejak lahan yang terbuka, tetapi tidak mengukur dampak jalan akses, pipa uap, kebisingan atau gangguan satwa.
Temuan macan tutul jawa naik sekitar 8,5 kali, dari 6 menjadi 51. Jumlah temuan di kamera jebak bergantung pada jumlah kamera dan lama pemasangan, jadi belum bisa dibaca sebagai jumlah populasi. Rencana 120.000 pohon di 325 hektare berarti sekitar 369 pohon per hektare.
Bagi pembaca, inti persoalannya adalah urutan keputusan. Selama Komite Warisan Dunia belum memutus pada 2027, kawasan Suoh dan Sekincau tetap bagian dari situs warisan yang berstatus terancam. Paparan Barito di COP31 adalah argumen perusahaan menjelang keputusan itu, bukan hasil penilaian lembaga independen. Rencana panas bumi Indonesia yang lain, misalnya ekspansi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, dapat diikuti di entri ekspansi PGE di Sorot Tracker dan artikel Ekspansi Panas Bumi PGE Butuh Hingga Rp116 Triliun.
Yang belum diketahui
1. Dasar kajian Barito. Pemilik citra satelit, pelaksana pemantauan kamera jebak dan perhitungan 2,6 GW belum dipublikasikan dalam laporan yang terbit.
2. Cakupan angka potensi. Dunia Energi pada 18 September 2025 menulis potensi panas bumi di TRHS mencapai 5 GW. Angka itu berbeda dari 2,6 GW versi Barito, dan cakupan keduanya belum bisa disamakan.
3. Isi berkas perubahan batas. Peta akhir, luas pengganti yang diajukan pada 2026 dan hasil evaluasi IUCN atas berkas baru belum dibuka untuk umum.
4. Status izin Suoh Sekincau. Media berbeda soal tahun izin pertama, 2017 atau 2018. Status AMDAL terbaru dan nama empat PLTP prioritas di kawasan TRHS belum diumumkan.
5. Tahun mulai Salak. Barito menyebut Salak beroperasi sejak 1994, sedangkan halaman ACEN mencantumkan 1997 sebagai tahun operasi Salak.
Sorot Energi akan mengikuti pembahasan berkas TRHS menjelang sidang Komite Warisan Dunia 2027.
Sumber dan metode
- Petromindo, 11 November 2026 pukul 21.39 WIB: judul dan pembuka. Ecobiz Asia, 13 November 2026: laporan lengkap paparan Barito. Keduanya ditulis wartawan yang sama.
- Kementerian Kehutanan, laporan status konservasi TRHS, 19 Januari 2026, halaman 2 dan 5–6.
- UNESCO, WHC/26/48.COM/INF.8B3, 5 Juni 2026: berkas 1167 Bis.
- Kemenko PMK, 2 Mei 2026: rapat 30 April 2026, potensi dan pemanfaatan nasional, foto.
- IUCN World Heritage Outlook 2025.
- Mongabay, 30 September 2025 dan Dunia Energi, 18 September 2025.
- ACEN, halaman proyek Salak dan Darajat.
Porsi potensi = 2,6 ÷ 5,7 × 100% = 45,6% (sekitar 46%). Skala nasional = 2.600 ÷ 2.700 MW = 0,96. Lahan Salak = 300 ÷ 10.000 = 3%. Lahan tambang = 32.279 ÷ 84.938 = 38,0%. Suoh dan Sekincau = 52.715 ÷ 2.500.000 = 2,1%. Macan tutul = 51 ÷ 6 = 8,5 kali. Tanam = 120.000 ÷ 325 = 369 pohon per hektare.