
Alur pemindahan biosolar subsidi dari truk tangki ke kapal SPOB lalu ke tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar, menurut keterangan Polri. Grafis: Sorot Energi.
Ke mana uang dari 3.532 kiloliter biosolar subsidi Sulawesi Selatan mengalir belum diketahui, dan itulah yang kini dilacak Bareskrim Polri bersama PPATK. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengumumkan pengembangan perkara ini menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Biosolar itu dipindahkan dari truk tangki ke kapal SPOB, lalu dioper ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar, sepanjang Oktober 2025 sampai Februari 2026.
Penyidik memperkirakan kerugian negara dari perkara asal Rp67.904.375.000, atau sekitar Rp67,9 miliar, menurut IDX Channel. Tujuh orang sudah menjadi tersangka. Siapa yang membeli biosolar itu dan siapa yang menikmati uangnya belum diumumkan.
Tiga angka kunci
Sekitar 3,5 juta liter, Oktober 2025 sampai Februari 2026, menurut Bareskrim Polri.
Perkiraan penyidik untuk perkara asal, belum putusan pengadilan.
Setelah pemeriksaan 43 saksi dan 1 ahli dari BPH Migas.
Cara biosolar berpindah ke laut
Polisi menggambarkan modusnya dalam tiga tahap. Pertama, biosolar subsidi diangkut dengan truk tangki. Kedua, muatan truk dipompa ke dua kapal SPOB, yaitu kapal tongkang bermesin pengangkut bahan bakar cair, bernama Sania dan Sukses Rahayu 999. Ketiga, isi SPOB dipindahkan ke tanker MT Bakti 1 lewat cara ship-to-ship, yaitu pemindahan muatan antarkapal di tengah laut.
Menurut Investor Trust, pelaku lebih dulu membeli BBM nonsubsidi dalam jumlah kecil, misalnya 30 kiloliter, dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU). Dokumen pembelian itu membuat pengangkutan tampak resmi. Di lapangan, biosolar subsidi yang diangkut bisa mencapai 700 kiloliter dalam sekali kirim, dipompa dengan mesin alkon dan selang sepanjang 500 meter.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan bahwa dokumen asal pengiriman diduga diganti dengan dokumen lain, sehingga distribusinya terlihat seperti kegiatan resmi, menurut Bloomberg Technoz. Rilis Polda Sulsel pada Juni 2026 menyebut pembelian biosolar diduga berasal dari sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.
Kronologi perkara
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
|---|---|---|
| Oktober 2025 sampai Februari 2026 | Periode pemindahan biosolar subsidi sekitar 3.532 kiloliter | Bareskrim Polri via IDX Channel, Bloomberg Technoz |
| 26 Februari 2026 | Ditreskrimsus Polda Sulsel bersama Kodaeral VI menindak tujuh truk tangki yang diantar ke kapal SPOB; laporan polisi perkara asal dibuat pada tanggal yang sama | Polri (inp.polri.go.id), Bloomberg Technoz |
| 2 Juni 2026 | Polda Sulsel merilis tujuh tersangka dan menghadirkan tanker MT Bakti 1 di Makassar | Polri (inp.polri.go.id), Metro TV, AFU (ANTARA) |
| 20 Oktober 2026 | Laporan polisi dugaan TPPU diterbitkan, dengan sangkaan Pasal 607 KUHP | IDX Channel, Bloomberg Technoz |
| 12 November 2026 | Kejaksaan menyatakan berkas perkara asal lengkap (P-21) | Investor Trust, Bloomberg Technoz |
| 16 November 2026 | Bareskrim mengumumkan pelacakan uang dan aset bersama PPATK | IDX Channel, Investor Trust |
Rilis 2 Juni itu dimuat di kanal resmi Polri, Indonesian National Police. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Djuhandhani Raharjo Puro menyebut tujuh tersangka berinisial SD, AD, FA, ASY, SG, RN dan RG. Tiga di antaranya adalah pimpinan perusahaan, sisanya pemasok atau pembeli BBM. Empat orang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu AD, FA, RN dan MG. Rilis itu juga menyebut tanker tersebut sedang menuju Kalimantan Tengah.
Data inti perkara dan pembandingnya
| Data | Angka | Periode | Sumber |
|---|---|---|---|
| Biosolar subsidi dipindahkan | 3.532 kiloliter | Okt 2025 sampai Feb 2026 | Bareskrim Polri |
| Selisih volume terhadap dokumen asal | sekitar 3.652 kiloliter dari lima kali pengiriman | Okt 2025 sampai Feb 2026 | Dirreskrimsus Polda Sulsel via Bloomberg Technoz |
| Perkiraan kerugian negara | Rp67.904.375.000 | perkara asal | Bareskrim Polri via IDX Channel |
| Muatan sekali kirim | hingga 700 kiloliter | per pengiriman | Investor Trust |
| Biosolar disita | 120 kiloliter | barang bukti perkara, dirilis 2 Jun 2026 | Polri, Investor Trust |
| Kuota solar subsidi Sulsel | sekitar 730 ribu kiloliter per tahun | 2026 | Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi via IQPlus |
| Kuota solar subsidi nasional | 18.636.500 kiloliter, ditambah menjadi 20,27 juta kiloliter | 2026 | BPH Migas via Investor Trust, Katadata |
| Penyaluran Biosolar nasional | sekitar 58 ribu sampai 59 ribu kiloliter per hari | November 2026 | BPH Migas via Katadata |
| Harga Biosolar subsidi di SPBU | Rp6.800 per liter | per 1 November 2026, wilayah Jakarta dan sekitarnya | Jawapos |
Yang dikatakan penyidik
Suhasto menegaskan periode dan volume perkara. “Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,” katanya, seperti dikutip IDX Channel.
Ia juga menjelaskan arah penyidikan berikutnya. “Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” ucap Suhasto. Dalam konferensi pers yang sama, seperti dikutip Investor Trust, ia menambahkan, “Jadi akan kita tracing uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja.”
Zeinardi memberi angka yang sedikit berbeda untuk selisih muatan. “Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman,” sebutnya, menurut Bloomberg Technoz. Ia juga menyatakan, “Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November.”
Saat rilis Juni, Kapolda Sulsel menjelaskan awal temuan. “Dalam proses penyelidikan, kami menemukan sejumlah fakta dan barang bukti. Awalnya kami mendapatkan invoice (nota) yang hanya mencantumkan muatan sebanyak 30 kiloliter,” kata Djuhandhani, seperti dimuat AFU dari ANTARA.
Riwayat penindakan BBM subsidi di Sulsel
Kasus tanker ini bagian dari rangkaian penindakan yang lebih luas. Menurut Metro TV, Polda Sulsel mencatat 37 laporan polisi soal penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi sepanjang Maret sampai Mei 2026, dengan 45 tersangka. Total BBM subsidi yang disita mencapai 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite. Sebanyak 120 kiloliter di antaranya berasal dari perkara tanker ini.
Bloomberg Technoz menulis praktik ini sempat menyebabkan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Sulsel pada awal 2026. Kaitan itu tidak muncul dalam laporan IDX Channel dan Investor Trust tentang konferensi pers yang sama.
Antrean solar di Sulsel juga muncul pada bulan-bulan berikutnya. Pada 14 September 2026, BPH Migas menyatakan stok BBM di Sulsel terkendali, dan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut pasokan dijaga dengan kapal dari Tuban dan Balikpapan, termasuk Biosolar, menurut Katadata. Perkembangan Kilang Balikpapan dapat dipantau di Sorot Tracker. Pada 12 November 2026, Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini kembali menyebut Sulawesi Selatan dalam rapat dengan Pertamina, seperti dibahas di artikel Dirut Pertamina Minta Maaf, Antrean BBM Terpantau di 17 Provinsi. Belum ada sumber yang mengaitkan antrean September dan November dengan perkara tanker ini.
Apa artinya
Kerugian per liter hampir tiga kali harga pompa. Rp67,9 miliar dibagi 3.532 kiloliter setara sekitar Rp19.225 per liter. Angka itu sekitar 2,8 kali harga Biosolar subsidi di SPBU, Rp6.800 per liter. Penyidik belum menjelaskan komponen apa saja yang dihitung sebagai kerugian negara.
Kecil terhadap kuota, besar untuk satu jaringan. Rata-rata 3.532 kiloliter dalam lima bulan sama dengan sekitar 706 kiloliter per bulan. Dibanding kuota solar subsidi Sulsel 2026 yang dibagi rata per bulan, porsinya sekitar 1,2%. Secara nasional, total volume perkara ini setara sekitar 6% Biosolar yang disalurkan di seluruh Indonesia dalam satu hari pada November 2026. Untuk satu jaringan, jumlahnya setara sekitar 3,5 juta liter.
Dokumen kecil menutupi muatan besar. Nota 30 kiloliter dibanding muatan hingga 700 kiloliter berarti muatan nyata bisa sekitar 23 kali isi dokumen. Data Polda Sulsel 3.652 kiloliter dari lima kali pengiriman berarti rata-rata sekitar 730 kiloliter per kirim, dekat dengan angka 700 kiloliter sekali kirim yang disebut penyidik.
Sebagian besar biosolar sudah berpindah. Barang bukti 120 kiloliter hanya sekitar 3,4% dari volume yang dipindahkan. Sisanya sudah keluar dari jalur sebelum penindakan. Karena itu pelacakan uang dan aset menjadi jalan untuk mengetahui siapa penerima akhirnya.
Bagi pengguna, Biosolar subsidi dibatasi kuota. Pemerintah menambah kuota nasional 2026 karena konsumsi naik, seperti disampaikan Wahyudi di DPD pada 9 November 2026: “Karena situasi volume konsumsi masyarakat meningkat dengan disparitas harga karena shifting, pemerintah sudah menyetujui tambahan kurang lebih sekitar 7,8%,” menurut Katadata. Wahyudi mengaitkan kenaikan konsumsi itu dengan selisih harga. Karena kuotanya terbatas, setiap liter yang keluar dari jalurnya mengurangi jatah pengguna yang berhak. Latar harga diesel dibahas di artikel Permintaan Minyak Diprediksi Turun, Kenapa Diesel Masih Mahal?
Yang belum diketahui
1. Pembeli dan penerima uang. Bareskrim belum menyebut siapa pembeli biosolar dan siapa yang menerima hasilnya. Rilis Juni hanya menyebut tujuan tanker ke Kalimantan Tengah.
2. Cara menghitung kerugian. Rumus Rp67,9 miliar belum dijelaskan, termasuk apakah memakai selisih harga subsidi dan nonsubsidi.
3. Dua angka volume. Bareskrim menyebut 3.532 kiloliter, Dirreskrimsus Polda Sulsel menyebut selisih sekitar 3.652 kiloliter. Belum ada penjelasan apakah keduanya mengukur hal berbeda.
4. Status empat DPO. Belum ada kabar terbaru apakah AD, FA, RN dan MG sudah ditangkap. Zeinardi menyebut empat berkas tersangka sudah lengkap; kelanjutan berkas tiga tersangka lain belum dijelaskan.
5. Ejaan nama kapal. Media menulis SPOB Sania dan Sannia, serta tanker MT Bakti 1, Bakti I dan Bakri I. Nama resmi di berkas perkara belum dipublikasikan.
Sumber dan metode
- Konferensi pers Bareskrim Polri, Senin 16 November 2026, dimuat IDX Channel (16 November 2026, 18.31 WIB), Okezone via RCTI+ (17.08) dan Investor Trust (19.55 WIB). Bloomberg Technoz memuatnya 17 November 2026 pukul 19.00. Keempatnya memuat keterangan yang sama, bukan verifikasi terpisah.
- Sumber primer: Polri, Indonesian National Police, 2 Juni 2026 (penindakan 26 Februari, inisial tersangka dan DPO, barang bukti, tujuan Kalimantan Tengah). Rilis Juni juga dimuat Metro TV dan AFU (ANTARA), 2 Juni 2026.
- Pembanding: kuota Sulsel dari GM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar, 5 Mei 2026, via IQPlus/BCA Sekuritas; kuota nasional dari Kepala BPH Migas di Komisi XII DPR, 27 Januari 2026, via Investor Trust; penambahan kuota dan penyaluran harian, 9 November 2026, via Katadata; harga Biosolar dari Jawapos, 1 November 2026.
Kerugian per liter: Rp67.904.375.000 ÷ 3.532.000 liter = Rp19.225,47 per liter; ÷ Rp6.800 = 2,83 kali. Rata-rata bulanan: 3.532 ÷ 5 bulan = 706,4 kiloliter. Kuota solar Sulsel disebut “sekitar 730-an” tanpa satuan; dibaca 730 ribu kiloliter karena total 1,8 sampai 1,9 juta kiloliter dikurangi pertalite 1,1 juta kiloliter. Kuota bulanan Sulsel: 730.000 ÷ 12 = 60.833 kiloliter; 706,4 ÷ 60.833 = 1,16%. Pembanding nasional: 3.532 ÷ 58.000 sampai 59.000 kiloliter per hari = 6,1% sampai 6,0%. Barang bukti: 120 ÷ 3.532 = 3,40%. Rasio dokumen: 700 ÷ 30 = 23,3 kali. Rata-rata per kirim: 3.652 ÷ 5 pengiriman = 730,4 kiloliter. Kuota Sulsel 2026 dipakai sebagai pembanding walau periode perkara mencakup akhir 2025. Angka 7,8% dalam kutipan berbeda dari selisih 18,64 ke 20,27 juta kiloliter (sekitar 8,7%) yang ditulis Katadata.