Jawa Barat Kuasai Dua Pertiga Kapasitas Pusat Data

Jawa Barat menampung 63 dari 159 pelanggan pusat data yang dilayani PLN hingga Juli 2026. Kapasitas listrik tersambungnya 1.306,36 MVA, sekitar dua pertiga dari total 1.989,5 MVA saat itu. Jakarta menyusul dengan 50 pelanggan dan 489,47 MVA. Jadi, dua wilayah ini saja menguasai sekitar 90% kapasitas yang tercatat pada Juli, meski jumlah pelanggannya sekitar 71%.

Angka sebaran itu berasal dari data PLN yang dipaparkan pada 16 September dan dihimpun Databoks. Keterangan PLN yang diberitakan ANTARA pada 26 September 2026 membawa dua angka baru: kapasitas tersambung menjadi 2.038 MVA, sementara konsumsi listrik 159 pelanggan itu disebut mencapai 2.378 gigawatt-jam (GWh). Pernyataan kapasitas disampaikan Dini Sulistyawati dari PLN dalam diskusi Electricity Connect di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, pada 23 September.

Jawa Barat mendominasi kapasitas, bukan seluruh konsumsi

Perbandingan di bawah memakai basis Juli 2026 sebesar 1.989,5 MVA. Angka ini tidak boleh dicampur dengan total 2.038 MVA yang disebut PLN pada 23 September karena pembagian provinsi terbaru belum dirinci.

Jawa Barat mencakup klaster industri seperti Cibitung dan Cikarang. Sebagai contoh lokasi, Princeton Digital Group menyatakan kampus JC3 di kawasan GIIC, Kabupaten Bekasi, direncanakan berkapasitas 120 MW dan memakai dua pasokan jaringan PLN. Itu proyek operator tertentu, bukan rincian dari 63 pelanggan Jawa Barat dalam data PLN. PLN menyebut sekitar 99% kapasitas tersambung pelanggan pusat datanya ada di sistem Jawa, Madura, dan Bali; angka 99% tersebut bukan porsi energi 2.378 GWh.

Seberapa besar 2.378 GWh?

PLN belum menyebut rentang waktu pengukuran angka konsumsi itu dalam laporan 26 September. Jika 2.378 GWh adalah pemakaian selama setahun penuh, besarnya 2,378 TWh, sekitar 0,75% dari penjualan listrik PLN sepanjang 2025 yang mencapai 317,69 TWh. Ini perbandingan bersyarat dengan tahun yang berbeda, bukan porsi resmi sektor pusat data pada 2025.

Agar skalanya terasa, memakai contoh asumsi sebuah rumah mengonsumsi 100 kWh per bulan, 2.378 GWh setara listrik sekitar 1,98 juta rumah selama setahun. Angka 100 kWh per bulan hanyalah patokan ilustratif, bukan rata-rata rumah tangga nasional. Bila 2.378 GWh ternyata diukur selama delapan bulan, laju pemakaiannya dalam setahun akan lebih tinggi. Karena itulah periode pengukuran harus dikonfirmasi kepada PLN.

MVA mengukur daya semu pada sambungan, MW adalah daya aktif pada suatu saat, sedangkan GWh menghitung energi sepanjang periode. Kenaikan dari 1.989,5 MVA dalam data hingga Juli ke 2.038 MVA pada keterangan September menghasilkan selisih aritmetis 48,5 MVA. Belum jelas apakah itu penambahan daya pelanggan lama, pembaruan data, atau perubahan cakupan. Mengaitkannya langsung dengan proyek baru akan terlalu jauh.

Pendinginan punya pembanding lokal

International Energy Agency (IEA) memperkirakan pendinginan menyerap sekitar 7% listrik pusat data hiperskala yang efisien, tetapi bisa melampaui 30% di fasilitas perusahaan yang kurang efisien. Angka ini menjelaskan mengapa pertumbuhan pusat data juga menjadi persoalan desain pendinginan dan kualitas pasokan, bukan hanya ukuran sambungan PLN.

Ukuran efisiensi yang umum dipakai ialah power usage effectiveness (PUE), yaitu total energi fasilitas dibagi energi perangkat TI. Laporan keberlanjutan Princeton Digital Group 2024–2025 mencatat PUE 1,72 pada 2024 untuk kelompok ID1 yang mencakup lima pusat data Indonesia di Cibitung, Bintaro, Bandung, Pekanbaru, dan Surabaya. Laporan yang sama menulis <1,40 sebagai PUE desain JC2 di Cibitung. Angka desain itu target rancangan, bukan hasil operasi JC2; angka 1,72 adalah agregat kelompok lima fasilitas, bukan khusus Cibitung.

Sebagai konteks yang berbeda cakupannya, survei global Uptime Institute 2025 mencatat rata-rata tertimbang PUE responden 1,54. Sampel, tahun, dan lingkupnya berbeda dari laporan operator tadi, sehingga selisih angka itu bukan peringkat kinerja 159 pelanggan PLN. Laporan PDG juga menyatakan penjaminan eksternalnya mencakup emisi tertentu; jangan membaca angka PUE sebagai hasil audit independen tanpa keterangan tersebut.

Yang belum dijawab PLN

• Apakah 2.378 GWh dihitung selama setahun, sejak awal 2026, atau periode lain?
• Berapa kapasitas yang sudah menyala dan dipakai dibanding kapasitas sambungan yang dikontrak?
• Berapa permintaan sambungan pusat data yang masih antre, khususnya di Jawa Barat, dan kapan jadwal energisasinya?
• Adakah data PUE terukur per fasilitas yang dapat dibandingkan secara sepadan?
• Berapa porsi energi bersih yang benar-benar digunakan, dengan metode pengukuran dan periodenya?

Jawaban atas antrean sambungan dan jadwal penyalaan akan membantu menilai kebutuhan jaringan beberapa tahun mendatang. Untuk konteks rencana pembangkit dan jaringan, baca pula laporan Sorot Energi tentang revisi RUPTL.