
Foto: Presiden Prabowo Subianto berpidato pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026. Tangkapan video Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden Prabowo Subianto meminta minimal 70% hasil dari semua izin tambang dinikmati negara, tetapi cara menghitung angka itu belum diumumkan. Instruksi itu ia sampaikan kepada para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Ia menambahkan, bila perlu negara menguasai saham perusahaan tambang. Hingga Senin, 16 November 2026, belum ada aturan turunan yang menjelaskan apakah 70% itu dihitung dari penjualan, laba atau kepemilikan saham.
Pidato itu disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pada hari yang sama, detikFinance menerbitkan beritanya pukul 17.42 WIB, Bloomberg Technoz pukul 18.26 WIB dan ANTARA pukul 18.54 WIB.
Tiga angka kunci
Bagian hasil izin tambang yang diminta dinikmati negara. Arahan lisan Presiden, 14 November 2026.
Semua jenis izin per Februari 2026, termasuk 3.818 IUP (data Ditjen Minerba).
Penerimaan negara bukan pajak dari mineral dan batu bara per 18 Desember 2025 (Kementerian ESDM).
Kutipan lengkap dari Palu
Bagian ini muncul sekitar 1 jam 46 menit setelah siaran dimulai. Prabowo lebih dulu membacakan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, lalu langsung memberi instruksi. Kutipannya, kata per kata dari rekaman:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya.”
IUP adalah Izin Usaha Pertambangan, izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mencari dan menambang mineral atau batu bara di satu wilayah. Kontrak bagi hasil migas memakai jalur izin yang berbeda dan tidak disebut dalam bagian pidato ini.
Prabowo tidak menutup pintu bagi modal asing. Menurut ANTARA, ia berkata, “Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh.” Lalu, “Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia.” Dalam rekaman, ia menyebut hal itu sudah mulai ditegakkan dan meyakini manfaatnya terasa dalam beberapa bulan.
Alasan yang disampaikan Presiden
Sebelum sampai ke angka 70%, Prabowo menyinggung pemegang izin yang sudah mendapat fasilitas selama belasan hingga puluhan tahun. Ia menyebut tiga jenis izin: Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan, IUP untuk tambang dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurutnya, pemegang izin mengaku warga negara Indonesia ketika meminta izin, tetapi, “Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” seperti dikutip ANTARA.
Ia juga menegaskan bahwa gagasan itu bersumber dari konstitusi. “Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita,” katanya. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang ia rujuk mengatur perekonomian sebagai usaha bersama, penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam, serta kewajiban negara terhadap fakir miskin.
Di pidato yang sama, Prabowo meminta semua ekspor melewati satu pintu. “Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya, menurut ANTARA. Dalam rekaman ia hanya menyebut “lembaga yang kita tunjuk”. detikFinance menulis lembaga itu adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kronologi singkat
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
|---|---|---|
| 21 Desember 2018 | Kepemilikan Inalum di PT Freeport Indonesia naik dari 9,36% menjadi 51,23% setelah membayar US$3,85 miliar. | Sekretariat Kabinet |
| 10 Juni 2020 | UU 3/2020 tentang Minerba diteken. Pasal 112 mewajibkan pemegang IUP atau IUPK tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing mendivestasikan 51% saham. | detikFinance, 17 Juni 2020 |
| 18 Desember 2025 | PNBP sektor ESDM mencapai Rp228,05 triliun, Rp124,63 triliun dari minerba. | Kementerian ESDM |
| Februari 2026 | Izin tambang aktif tercatat 4.052, turun dari 4.252 pada November 2025. | Ditjen Minerba via Bloomberg Technoz |
| Diberitakan 25 Mei 2026 | PT DSI resmi menjadi BUMN berbentuk persero. Komoditas ekspor satu pintu antara lain batu bara, minyak kelapa sawit dan ferroalloy. | Hukumonline |
| 14 November 2026 | Prabowo meminta minimal 70% hasil semua IUP dinikmati negara. | Video Sekretariat Presiden |
Seberapa banyak izin yang tersentuh
Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) yang dikutip Bloomberg Technoz pada 2 Maret 2026 mencatat ribuan izin dengan jenis berbeda.
| Jenis izin tambang aktif | Jumlah per Februari 2026 (izin) |
|---|---|
| Izin Usaha Pertambangan (IUP) | 3.818 |
| Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) | 92 |
| Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) | 74 |
| IUP Khusus (IUPK) | 27 |
| Kontrak Karya (KK) | 26 |
| Izin Pertambangan Rakyat (IPR) | 15 |
| Total | 4.052 |
IUP mencakup sekitar 94% dari semua izin aktif. Dari 3.818 IUP, 1.667 untuk mineral logam dan batu bara, sisanya 2.151 untuk komoditas lain di luar kelompok itu. Artinya, bila instruksi berlaku untuk semua IUP, aturannya tidak hanya menyentuh tambang nikel dan batu bara, tetapi juga lebih dari 2.000 izin komoditas lain.
Apa yang sudah mengalir ke negara
Negara sudah menerima bagian dari tambang lewat pajak, royalti dan pungutan lain yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut rilis Kementerian ESDM 18 Desember 2025, PNBP subsektor minerba mencapai Rp124,63 triliun, terbesar di sektor ESDM. Angka itu sekitar 55% dari PNBP ESDM yang Rp228,05 triliun pada tanggal yang sama.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono memberi gambaran untuk batu bara, seperti dikutip Inilah.com pada 16 November 2026. Menurutnya, PNBP batu bara 26% dari nilai penjualan, ditambah pajak sekitar 6%, sehingga penerimaan negara sekitar 32% dari penjualan. Laba perusahaan, katanya, di bawah 10% dari penjualan, sehingga setoran ke negara sekitar tiga kali laba. Ia menyebut angka itu dari sebuah forum televisi dan belum memiliki data rinci untuk mineral.
| Cara membaca 70% | Gambaran batu bara menurut PERHAPI (% dari nilai penjualan) | Arti |
|---|---|---|
| 70% dari nilai penjualan | Penerimaan negara sekitar 32% | Bagian negara perlu naik lebih dari dua kali lipat. |
| 70% dari gabungan setoran negara dan laba | 32% untuk negara, laba di bawah 10% | Bagian negara sekitar 76% atau lebih, sudah di atas 70%. |
| 70% kepemilikan saham | Tidak ada data agregat | Butuh pengambilalihan saham, skema bayar dan penilaian. |
Angka PERHAPI hanya perkiraan untuk batu bara, tetapi tabel ini memperlihatkan bahwa patokan yang sama bisa berarti perubahan besar atau hampir tanpa perubahan, tergantung dasar hitungannya.
Riwayat: dari divestasi 51% sampai Freeport
Gagasan agar pihak Indonesia menguasai saham tambang bukan hal baru. UU 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, mewajibkan divestasi saham 51% bagi pemegang IUP atau IUPK tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing, seperti diberitakan detikFinance. Divestasi artinya pelepasan saham kepada pihak Indonesia, misalnya pemerintah, BUMN, BUMD atau swasta nasional.
Contoh yang paling dikenal terjadi sebelum UU itu terbit, di PT Freeport Indonesia. Menurut Sekretariat Kabinet, pada 21 Desember 2018 kepemilikan Inalum naik dari 9,36% menjadi 51,23% setelah membayar US$3,85 miliar kepada Freeport-McMoRan dan Rio Tinto. Porsi itu terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Tambahan porsi 41,87 poin persentase itu sudah dibayar lunas. Pertanyaan yang sama kini muncul lagi: bila negara menguasai saham, siapa yang membeli, berapa harganya dan dari mana dananya.
Nilai batu bara juga bisa ditahan di dalam negeri lewat hilirisasi, yaitu pengolahan sebelum dijual. Salah satu proyeknya, pabrik metanol dari batu bara di Kalimantan Timur, dibahas dalam artikel Pabrik Metanol Rp41 Triliun, Kapan Mengurangi Impor? dan dipantau di Sorot Tracker: Metanol Bengalon.
Tanggapan pelaku usaha
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mendukung tujuannya, tetapi meminta pemerintah lebih dulu menetapkan dasar hitungan 70%, menurut kumparan pada 16 November 2026. Pilihannya bisa nilai produksi, pendapatan, laba bersih atau total manfaat ekonomi.
Aspebindo menilai angka itu tidak tepat dipotong rata dari pendapatan kotor tiap perusahaan, karena biaya, risiko dan komoditas tiap tambang berbeda. Asosiasi itu mengusulkan ukuran total manfaat bagi Indonesia: pajak, royalti dan PNBP, dividen negara, nilai tambah hilirisasi, lapangan kerja, belanja barang dan jasa dalam negeri, serta manfaat bagi daerah penghasil. Untuk izin yang sudah berjalan, Aspebindo meminta aturan peralihan dan peninjauan komitmen investasi yang sudah dikeluarkan.
PERHAPI memilih menunggu. “Untuk sementara ini kami masih mencermati lebih lanjut apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden Prabowo terkait keinginan beliau agar 70 persen hasil dari sektor pertambangan masuk ke dalam kas negara,” kata Sudirman kepada Inilah.com. “Kita tentunya masih harus menunggu penjelasan detail dari Kementerian ESDM terkait hal ini.”
Arti bagi pembaca
Bagi negara, tambang adalah salah satu sumber penerimaan terbesar. Bila bagian negara naik, ruang anggaran untuk belanja publik ikut bertambah. Namun, Aspebindo mengingatkan, aturan yang tidak jelas bisa membuat investor menghitung ulang risiko, biaya dan masa balik modal, sehingga rencana investasi ikut terpengaruh.
Bagi pemegang saham perusahaan tambang di bursa, frasa “bila perlu dikuasai saham-sahamnya” menjadi bagian yang paling ditunggu penjelasannya. Pengambilalihan saham, royalti dan pajak adalah mekanisme berbeda dengan dampak berbeda bagi nilai perusahaan.
Yang belum diketahui
1. Dasar hitungan. Belum ada keterangan resmi apakah 70% dihitung dari penjualan, laba, total manfaat ekonomi atau saham.
2. Bentuk aturan. Belum diumumkan apakah instruksi akan dituangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri atau syarat izin baru.
3. Izin lama dan izin baru. Belum jelas apakah patokan berlaku untuk izin yang sudah berjalan atau hanya izin baru.
4. Skema saham. Pembeli, cara menilai dan cara membayar saham belum dijelaskan.
5. Cakupan izin. Belum dijelaskan apakah IUPK, kontrak karya dan PKP2B ikut, atau apakah tambang batuan kecil diperlakukan sama dengan tambang besar.
Sorot Energi akan memperbarui artikel ini setelah Kementerian ESDM mengumumkan rincian kebijakan.
Sumber dan metode
- Sekretariat Presiden, “LIVE: Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, 14 November 2026”: kutipan utama sekitar 1:46:13 sampai 1:46:59.
- detikFinance, 14 November 2026 pukul 17.42 WIB, Bloomberg Technoz, 14 November 2026 pukul 18.26 WIB dan ANTARA, 14 November 2026 pukul 18.54 WIB: ketiganya mengutip pidato yang sama, bukan verifikasi terpisah.
- Kementerian ESDM, siaran pers 096.Pers/04/SJI/2025, 18 Desember 2025: PNBP ESDM dan minerba per 18 Desember 2025, belum angka akhir tahun.
- Bloomberg Technoz, 2 Maret 2026: jumlah izin per jenis menurut data Ditjen Minerba per Februari 2026.
- Sekretariat Kabinet, 21 Desember 2018 dan detikFinance, 17 Juni 2020: divestasi Freeport dan Pasal 112 UU 3/2020.
- Hukumonline, 25 Mei 2026: status persero PT DSI dan komoditas ekspor satu pintu.
- kumparan, 16 November 2026 pukul 11.10 WIB dan Inilah.com, 16 November 2026 pukul 15.47 WIB: tanggapan Aspebindo dan PERHAPI.
Porsi IUP = 3.818 ÷ 4.052 × 100% = 94,2%, dibulatkan sekitar 94%. Porsi minerba dalam PNBP ESDM = 124,63 ÷ 228,05 × 100% = 54,7%, dibulatkan sekitar 55%. Gambaran batu bara memakai angka lisan PERHAPI: penerimaan negara = 26% + 6% = 32% dari penjualan; bagian negara dari gabungan setoran dan laba = 32 ÷ (32 + 10) × 100% = 76,2% bila laba tepat 10% penjualan, lebih tinggi bila laba di bawah 10%; kenaikan yang dibutuhkan bila 70% dibaca dari penjualan = 70 ÷ 32 = 2,19 kali. Tambahan porsi Inalum di Freeport = 51,23 − 9,36 = 41,87 poin persentase.