18 proyek dan entri pantauan pilihan redaksi. Baca progres bertanggal, tonggak, dan sumbernya. FID adalah keputusan investasi akhir.
SKK Migas: seremoni penyelesaian seluruh FEED Abadi LNG dijadwalkan 27 Okt 2026 di Jakarta
SKK Migas mulai mengalihkan 15 MMSCFD gas Natuna ke PLN Batam melalui pipa WNTS–Pemping; ekspor gas ke Singapura dikurangi
Bahlil Lahadalia meninjau kilang; progres disebut 99% dengan penyempurnaan teknis, tanggal operasi penuh belum ditetapkan
Pemeliharaan terencana fasilitas pemrosesan gas (1–14 Okt) selesai; gas jual kembali ke kapasitas penuh 192 MMSCFD
Eni meneken perjanjian mengikat menjual 10% hak partisipasi di PSC East Sepinggan, North Ganal, dan Rapak (mencakup Geng North–Gehem dan Merakes) kepada Pertamina; menunggu persetujuan pemerintah
Target percepatan minyak pertama yang diminta SKK Migas
Target minyak pertama awal 2027 (kuartal I)
Pulau Pemping, Batam, Kepulauan Riau
SKK Migas menyatakan 15 MMSCFD gas Natuna dialihkan ke PLN Batam melalui pipa WNTS–Pemping mulai 24 Okt 2026, sekaligus mengurangi ekspor gas ke Singapura. Tanggal operasi komersial pipa belum diumumkan.
Sumber progres ↗Balikpapan, Kalimantan Timur
Peninjauan 22 Okt 2026: progres RDMP Balikpapan disebut 99%; penyempurnaan teknis dan kesiapan infrastruktur penunjang masih berjalan. Tanggal operasi penuh belum diumumkan.
Sumber progres ↗Bojonegoro, Jawa Timur
PEPC menyelesaikan pemeliharaan terencana fasilitas pemrosesan gas JTB pada 1–14 Okt 2026; penyaluran gas jual kembali ke kapasitas penuh 192 MMSCFD per 14 Okt.
Sumber progres ↗Selat Makassar, Kalimantan Timur
Eni meneken perjanjian mengikat untuk menjual 10% hak partisipasi di PSC East Sepinggan, North Ganal, dan Rapak kepada Pertamina; berlaku setelah persetujuan pemerintah. Operator tetap Searah.
Sumber progres ↗Lepas pantai Kalimantan Timur
Eni meneken perjanjian mengikat untuk menjual 10% hak partisipasi di PSC Ganal, West Ganal, East Ganal, dan Muara Bakau kepada MedcoEnergi, termasuk proyek Gendalo dan Gandang; berlaku setelah persetujuan pemerintah. Medco masuk sebagai nonoperator.
Sumber progres ↗Lepas pantai utara Madura, Jawa Timur
SKK Migas menyetujui Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) untuk membawa dan memasang bagian atas anjungan; tanggal minyak pertama belum diumumkan.
Sumber progres ↗PT Agro Muara Rupit, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
Seremoni pembangunan fasilitas BioCNG pada 5 Okt 2026; PGN menyatakan akan membeli dan menyalurkan biomethane. Gas komersial belum mengalir.
Sumber progres ↗Batuta Chemical Industrial Park, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur
Rencana ditegaskan kembali Dinas ESDM Kaltim pada 1 Okt 2026 (Rp41,2 triliun, target 2 juta ton). Rincian pembiayaan penuh dan kapasitas CCS belum diumumkan.
Sumber progres ↗Desa Ganda-Ganda, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah
Diresmikan 29 Sep 2026; keterbukaan BEI 30 Sep (surat 288/COR/IX/26) menyatakan tidak ada dampak material. Data produksi listrik aktual belum tersedia.
Sumber progres ↗Isimu, Kabupaten Gorontalo; Lombok Timur; Sumatera Barat
Kunjungan Kementerian Keuangan dan Bappenas ke PLTS Gorontalo pada 22 Sep 2026 (dilaporkan KINETIK 7 Okt). Rencana tambahan 22 MW belum memiliki tanggal operasi.
Sumber progres ↗Muara Enim, Sumatra Selatan
PGE memulai pengeboran sumur kedua LMB-19.4 dengan rig GDAP#123, target sekitar 40 hari; sumur pertama LMB 19-3 telah selesai.
Sumber progres ↗Jawa Tengah – Jawa Barat
Kunjungan Komisi XII ke Cisem II, 17 Sep 2026: BPH Migas berkomitmen mempercepat penetapan tarif angkut ruas Batang–Cirebon–Kandang Haur Timur dan berharap Cisem II segera dioperasikan. Per 26 Agu 2026 tarif belum ditetapkan.
Sumber progres ↗Laut Arafura, Maluku
FEED dua paket lepas pantai diserahkan; keputusan investasi masih dipantau.
Sumber progres ↗Sumatra Utara – Riau
RDP Komisi XII 26 Agu 2026: Segmen 1 (SKG Belawan–St. Labuhan Batu) 39,34% dan Segmen 2 (St. Labuhan Batu–Duri) 36,39% menurut data Kementerian ESDM. Dirjen Migas menyebut progres keseluruhan sekitar 30% dan menargetkan pipa selesai awal 2028.
Sumber progres ↗Teluk Bintuni, Papua Barat
Coating pipa lepas pantai selesai menurut laporan Agustus; konstruksi UCC berlanjut.
Sumber progres ↗Lewat target · Sep 2026, realisasi belum terkonfirmasi
Lepas pantai Aceh, Laut Andaman
Kontrak jasa pengeboran tersedia; realisasi target FID September masih dipantau.
Sumber progres ↗Tuban, Jawa Timur
Pertamina Patra Niaga (16 Jul 2026) masih menunggu FID Rosneft dan tidak menyebut target waktunya. Hasil prakualifikasi EPCC paket R1/R2 belum diumumkan.
Sumber progres ↗Solok Selatan, Sumatra Barat
Kampanye pengeboran sumur produksi Unit 2 dilaporkan selesai (Petromindo, 14 Jul 2026); konstruksi pembangkit berlanjut. Supreme Energy menargetkan Unit 2 (80 MW) beroperasi Oktober 2027.
Sumber progres ↗Tidak ada proyek yang cocok dengan pencarian ini.
Ringkasan redaksi tidak menggantikan dokumen hukum. Tautan sumber membuka JDIH atau kanal pemerintah.
Menetapkan harga batubara acuan (HBA) periode kedua Oktober 2026, berlaku dua pekan mulai 15 Oktober 2026. HBA kalori 6.322 kkal/kg GAR naik menjadi US$126,81 per ton dari US$122,52 pada periode pertama Oktober. HBA I (5.300) US$93,62, HBA II (4.100) US$66,10, dan HBA III (3.400) US$45,53 per ton. HBA menjadi dasar harga patokan batubara dan perhitungan PNBP.
Terdampak: Produsen dan pembeli batubara · perhitungan harga patokan dan PNBP batubaraMenetapkan harga mineral logam acuan dan harga batubara acuan untuk periode pertama Oktober 2026, berlaku sejak 1 Oktober 2026. HBA kalori 6.322 kkal/kg GAR turun menjadi US$122,52 per ton dari US$123,54 pada periode kedua September. Besaran per komoditas dan kualitas ada di lampiran keputusan; acuan ini hanya berlaku untuk periode tersebut.
Terdampak: Produsen mineral logam dan batubara · pembeli · fungsi komersial dan kepatuhanDitjen Migas menyusun rancangan keputusan menteri tentang pedoman keselamatan peralatan, instalasi, dan pengoperasian Stasiun Penyimpanan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant (SPLBP). Konsep ini akan menggantikan pedoman berbentuk surat edaran 2010 dan menambah ketentuan SPBE serta keadaan darurat. Rancangan dibahas 30 September 2026 dan belum ditetapkan.
Terdampak: Operator SPBE/SPLBP · pengangkut LPG (skid tank) · penyalur dan agen LPG · pengguna LPGKeputusan ini memuat pedoman teknis persetujuan penggunaan anak perusahaan atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan minerba. Ditetapkan 18 September 2026 dan tercatat berlaku di JDIH ESDM. Pelaku usaha perlu memeriksa persyaratan persetujuan dalam dokumen resmi sebelum menggunakan perusahaan terafiliasi.
Terdampak: Pemegang izin pertambangan · perusahaan jasa pertambangan · anak perusahaan dan afiliasiOJK mengumumkan aturan transisi pengawasan BMKS pada 18 September 2026. POJK 15/2026 berlaku sejak 17 September 2026, sedangkan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK dimulai 1 Januari 2027. Dua tanggal ini memiliki fungsi berbeda dan perlu dibedakan dalam persiapan operasional.
Terdampak: Penyelenggara bursa · pelaku perdagangan mineral dan komoditas strategisDiumumkan OJK pada 18 September 2026 dan mulai berlaku 1 Januari 2027. Mengatur penyelenggaraan BMKS, termasuk perdagangan, transaksi, tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa. Per 28 September 2026 aturan sudah diterbitkan tetapi tanggal mulai berlakunya belum tiba.
Terdampak: Penyelenggara bursa · pelaku perdagangan · pengguna jasa BMKSMenetapkan harga mineral logam acuan dan harga batubara acuan untuk periode kedua September 2026. Gunakan lampiran keputusan untuk besaran menurut komoditas dan kualitas. Acuan ini terkait periode tertentu; angka di dalamnya tidak boleh diperlakukan sebagai harga pasar harian atau otomatis digunakan untuk periode berikutnya.
Terdampak: Produsen mineral logam dan batubara · pembeli · fungsi komersial dan kepatuhanDitetapkan 11 September 2026 sebagai perubahan kedua pedoman harga patokan dalam Kepmen 268.K/MB.01/MEM.B/2025. JDIH mencatat status berlaku. Penilaian transaksi perlu merujuk aturan dasar beserta perubahannya dan lampiran terbaru; keputusan ini berbeda dari penetapan harga acuan untuk satu periode.
Terdampak: Produsen mineral logam dan batubara · pembeli · fungsi komersial dan kepatuhanPermen ESDM 11/2026 mewajibkan SNI Sistem Jaminan Kuantitas pada kegiatan hulu migas. Ditetapkan 14 Agustus dan diundangkan 7 September 2026 (BN 617). Pasal 11 menyatakan peraturan mulai berlaku setelah enam bulan sejak diundangkan, yaitu 7 Maret 2027. KKKS dapat menyiapkan prosedur dan kompetensi pengukuran sebelum tanggal itu.
Terdampak: KKKS · fungsi pengukuran dan pelaporan produksi · SKK Migas · auditor teknisAturan ini mengganti PMK 115/2023 dan memperbarui petunjuk teknis akuntansi PNBP hulu migas, termasuk pengungkapan harga gas bumi tertentu, klasifikasi penerimaan, periodisasi pemindahbukuan, nomenklatur, dan penatausahaan piutang. Fungsi keuangan KKKS, regulator, auditor, dan pihak yang menyusun rekonsiliasi PNBP perlu menyesuaikan prosedur serta pengungkapannya.
Terdampak: KKKS · SKK Migas · Kementerian ESDM · Kementerian Keuangan · auditor dan fungsi keuanganMengatur standar kegiatan usaha dalam perizinan berbasis risiko sektor ESDM. Ditetapkan 8 Juni dan diundangkan 12 Juni 2026, BN 385. Pemohon perlu mencocokkan jenis kegiatan dan persyaratan dengan lampiran resmi. Ringkasan ini tidak menggeneralisasi persyaratan satu subsektor ke seluruh usaha energi.
Terdampak: Pelaku usaha sektor ESDM · pemohon perizinan · fungsi kepatuhanMengubah Permen ESDM 17/2025 mengenai RKAB dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan minerba. Ditetapkan 8 Juni dan diundangkan 12 Juni 2026, BN 384. Penyusunan dokumen dan pelaporan perlu merujuk aturan dasar bersama perubahan ini. Entri bersumber dari peraturan final, bukan rancangan atau risalah pembahasannya.
Terdampak: Pemegang izin pertambangan · penyusun RKAB · fungsi pelaporanKeputusan ini menetapkan penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan BBN. Produsen, badan usaha bahan bakar, kilang, rantai logistik, dan pengguna yang masuk tahap penerapan perlu menyesuaikan rencana pasok serta kepatuhan terhadap tahapan yang tercantum dalam lampiran resmi.
Terdampak: Produsen bahan bakar nabati · badan usaha BBM · kilang · distributor · pengguna sektor transportasiAturan ini mengganti kerangka gross split lama dan mengatur bentuk kontrak, komponen bagi hasil, tambahan persentase, kewajiban kontraktor, serta mekanisme perubahan kontrak. Dampaknya paling langsung dirasakan KKKS dan calon investor wilayah kerja yang membandingkan keekonomian gross split dengan cost recovery.
Terdampak: KKKS gross split · peserta lelang WK · SKK Migas · BPMAPerubahan PP 96/2021 memperbarui sejumlah ketentuan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk pemberian WIUPK secara prioritas dalam kondisi tertentu. Pemegang izin, calon penerima wilayah, pemerintah daerah, dan pihak yang menilai tata kelola tambang perlu membaca PP 39/2025 sebagai perubahan berikutnya sebelum mengandalkan ketentuan ini.
Terdampak: Pemegang IUP/IUPK · badan usaha · organisasi kemasyarakatan keagamaan · pemerintah daerahAturan ini mengganti Permen ESDM 26/2021: batas kapasitas pelanggan dan skema ekspor-impor diubah, biaya kapasitas dihapus, serta kuota pengembangan ditambahkan. Pelanggan, pengembang PLTS, dan pemegang wilayah usaha harus menyesuaikan perencanaan kapasitas dan jadwal pengajuan dengan kuota sistem.
Terdampak: Pelanggan PLTS atap · PLN · badan usaha penyedia listrik · pengembang EPCPerpres ini membentuk kerangka penyelenggaraan CCS di dalam dan di luar kegiatan hulu migas, termasuk wilayah izin penyimpanan karbon dan pengangkutan CO₂. Perusahaan hulu, industri pengemisi, pengembang hub, dan calon penyimpan lintas batas perlu menilai ulang jalur perizinan dan pembagian tanggung jawabnya.
Terdampak: Operator CCS · KKKS · pemilik emisi · investor transportasi dan penyimpanan CO₂PTK-007 Buku Kedua Revisi 05 mengatur pengadaan barang dan jasa hulu migas. SKK Migas menyediakan buku konsolidasi dan petunjuk pelaksanaan yang memuat perubahan sampai 5 Agustus 2025. KKKS dan peserta tender perlu memakai versi dokumen yang tercantum di kanal resmi saat mengikuti proses pengadaan.
Terdampak: KKKS · penyedia barang dan jasa · fungsi SCM · peserta tender hulu migasTidak ada regulasi yang cocok dengan pencarian ini.
Katalog ini merupakan pilihan proyek penting oleh redaksi, bukan daftar resmi lengkap Proyek Strategis Nasional (PSN). Nilai investasi dan target jadwal adalah snapshot bertanggal, bukan data live. Persentase progres hanya berlaku untuk lingkup paket dan periode yang disebutkan. Lokasi proyek pada peta bersifat representatif dan tidak boleh dipakai untuk keputusan engineering, keselamatan, legal, atau operasi. Ringkasan regulasi membantu orientasi awal; naskah resmi tetap menjadi rujukan hukum. Label dampak adalah penilaian redaksi: tinggi bila aturan mengubah kewajiban, penerimaan, atau keekonomian bagi sebagian besar pelaku di sektornya; sedang bila hanya berlaku untuk kelompok pelaku atau periode tertentu, atau bersifat teknis-administratif. Bila situs resmi sedang dalam perbaikan, gunakan tautan cadangan yang tersedia dan cocokkan kembali dengan naskah resmi.
