Bahlil Pangkas Birokrasi PLTS 100 GWp, RUPTL Akan Direvisi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada 22 September 2026 menyatakan pemerintah akan memangkas birokrasi pengadaan dan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk mempercepat program PLTS 100 gigawatt peak. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasinya sebesar US$70 miliar sampai US$73 miliar. Namun, revisi RUPTL dan dasar pengadaan proyek belum diterbitkan.

RUPTL berlaku baru memuat PLTS 17,1 GW

Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GWp belum seluruhnya masuk dalam RUPTL PLN 2025 sampai 2034 yang berlaku saat ini. Dokumen tersebut merencanakan tambahan pembangkit sebesar 69,5 GW, terdiri atas 42,6 GW energi baru dan terbarukan, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW pembangkit fosil. Porsi PLTS di dalamnya baru 17,1 GW, menurut ANTARA pada 22 September 2026 pukul 19.10 WIB.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan PLN telah mengajukan perubahan RUPTL yang mencakup lebih dari 50 GWp PLTS dan 142 gigawatt-hour atau GWh sistem baterai. GWp mengukur daya puncak panel surya, sedangkan GWh mengukur jumlah energi yang dapat disimpan. Karena satuannya berbeda, kedua angka itu tidak dapat dijumlahkan.

Rilis Kementerian ESDM pada 22 September 2026 menyebut pemerintah mendorong porsi EBT sebesar 70 persen dalam RUPTL. Angka itu berbeda dari komposisi dokumen yang berlaku, yaitu 61 persen EBT ditambah 15 persen penyimpanan energi, atau 76 persen jika keduanya digabung. Komposisi final baru dapat dibaca setelah revisi RUPTL diterbitkan.

Proses tender akan dipersingkat

Dalam Electricity Connect 2026 di Tangerang pada 22 September 2026, Bahlil mengatakan perusahaan dengan teknologi yang baik dan penawaran ekonomis dapat dipertimbangkan melalui proses yang lebih singkat. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menjelaskan pemangkasan diarahkan pada waktu tender, jeda setelah gagal lelang, dan proses kajian yang terlalu lama, menurut ANTARA pukul 16.10 WIB.

Pernyataan tersebut belum menjelaskan mekanisme pemilihan penyedia, kriteria penunjukan, jadwal setiap paket, atau aturan yang akan dipakai. Karena itu, percepatan pengadaan masih merupakan arah kebijakan, bukan keputusan pemenang proyek. Status regulasinya dapat diikuti melalui Sorot Tracker.

Target tiga tahun membutuhkan jaringan dan baterai

Pemerintah menargetkan program 100 GWp selesai dalam tiga tahun. TVRI News pada 22 September 2026 pukul 13.20 WIB melaporkan 5,5 GW disebut telah diluncurkan sebagai tahap pertama pada 2026, sedangkan sekitar 25 GW sampai 30 GW berada dalam perencanaan berikutnya. Istilah diluncurkan tidak otomatis berarti seluruh kapasitas tersebut sudah beroperasi atau memasuki konstruksi.

Kementerian ESDM juga menyebut rencana pembangunan jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit. Jaringan dan baterai penting karena produksi PLTS berubah mengikuti sinar matahari. Tanpa penguatan sistem, kapasitas 100 GWp tidak sama dengan daya yang tersedia terus-menerus selama 24 jam. Penjelasan tentang faktor kapasitas dapat dibaca dalam artikel PLTS 100 GWp setara 15 GW efektif.

Pasar US$73 miliar terbuka, kepastian proyek belum lengkap

Nilai investasi US$70 miliar sampai US$73 miliar membuka peluang bagi pengembang, pemasok panel, baterai, inverter, konstruksi, dan pembiayaan. Bahlil mengatakan pemerintah akan memprioritaskan produk dalam negeri sepanjang kapasitas produksinya mencukupi, menurut TVRI News pada 22 September 2026.

Bagi investor, angka besar belum cukup untuk mengambil keputusan. Daftar lokasi, pembagian kapasitas, tarif pembelian listrik, skema pengadaan, kesiapan jaringan, dan jaminan pembayaran akan menentukan kelayakan setiap proyek. Laporan Sorot Energi sebelumnya mengenai PLTS berbaterai di Maluku menunjukkan mengapa desain sistem dan biaya listrik setempat perlu dihitung per lokasi.