MEDIA ENERGI INDONESIA
Berita

ESDM: Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang, Lautnya Masuk Peta

Kementerian ESDM menyatakan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dan belum ada satu pun izin tambang per 17 November 2026. Namun, sebagian perairan di sekitarnya tetap tercantum sebagai Wilayah Usaha Pertambangan dalam Kepmen ESDM 65.K Tahun 2026, usulan Pemprov Banten sejak 2013.

Oleh sorot··9 menit baca
Peta Provinsi Banten dari Kementerian ESDM: area krem menutupi sebagian besar daratan dan perairan Banten, panah merah menunjuk perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, dan panah hitam menunjuk zona taman nasional berwarna putih dengan keterangan tidak masuk dalam WUP.
Peta Provinsi Banten dari Kementerian ESDM: area krem menutupi sebagian besar daratan dan perairan Banten, panah merah menunjuk perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, dan panah hitam menunjuk zona taman nasional berwarna putih dengan keterangan tidak masuk dalam WUP.

Peta: wilayah usaha pertambangan Provinsi Banten dengan penanda perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dan zona taman nasional yang tidak masuk WUP. Peta Kementerian ESDM, siaran pers 17 November 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan, tetapi sebagian perairan laut di sekitarnya tetap tercantum sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Selasa, 17 November 2026, untuk meluruskan isu peta tambang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut Kementerian ESDM, hingga hari itu tidak ada satu pun izin tambang yang terbit, baik di taman nasional maupun di perairan sekitarnya.

Keterangan itu terbit sebagai siaran pers Nomor 060.Pers/04/SJI/2026 bertanggal 17 November 2026. Sehari kemudian, Rabu, 18 November 2026, kanal YouTube resmi Kementerian ESDM mengunggah video klarifikasi berdurasi 3 menit 34 detik berisi pernyataan yang sama. ANTARA memuat beritanya pukul 09.45 WIB dan Kaltim Post pukul 14.15 WIB pada hari yang sama.

Tiga angka kunci

Izin tambang terbit0 izin

Di Taman Nasional Ujung Kulon dan perairan sekitarnya, menurut Kementerian ESDM per 17 November 2026.

Usia usulan13 tahun

Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan WUP perairan pada 2013. Kepmen terbaru terbit 2026.

Kepmen yang memuat perairan itu3 keputusan

Kepmen 3672 Tahun 2017, Kepmen 84.K Tahun 2022 dan Kepmen 65.K Tahun 2026.

Kutipan lengkap dari video resmi

Pernyataan inti muncul di menit 2:35 sampai 2:56 video Kementerian ESDM. Dwi Anggia, yang namanya tertera sebagai Juru Bicara Kementerian ESDM pada teks di layar video, membacakan penegasan berikut, kata per kata dari rekaman:

“Dan sekali lagi, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri.”

Siaran pers memuat kalimat yang hampir sama dalam satu kutipan. Dua kalimat lain dalam rilis itu menjelaskan sikap kementerian. “Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” kata Dwi Anggia. Ia juga menyatakan, “Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.”

Inti pernyataannya ada dua. Pertama, kawasan taman nasional tidak masuk peta WUP. Kedua, perairan di sekitarnya memang masuk peta WUP, tetapi status itu belum memberi hak menambang kepada siapa pun.

Apa itu WUP dan mengapa perairan itu masuk

WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan, yaitu peta perencanaan tempat kegiatan tambang secara teknis mungkin dilakukan. Menurut Kementerian ESDM, sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data dan informasi geologi, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Rilis tidak menyebut jenis mineralnya.

Dari peta ke tambang masih ada beberapa pintu. Siaran pers yang sama menyebut setiap izin usaha pertambangan wajib memenuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Syaratnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan persetujuan lingkungan. PKKPRL adalah persetujuan pemerintah bahwa suatu kegiatan di laut sesuai dengan rencana tata ruang laut di lokasi itu.

Peta yang dilampirkan Kementerian ESDM memperlihatkan area berwarna krem yang menutupi sebagian besar daratan Banten dan perairan di barat serta selatannya. Panah merah menunjuk perairan sekitar taman nasional, panah hitam menunjuk zona taman nasional berwarna putih dengan keterangan “tidak masuk dalam WUP”.

Kepmen 65.K Tahun 2026 diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026, menurut Bloomberg Technoz. Artinya, klarifikasi 17 November datang sekitar sembilan bulan setelah keputusan itu ditandatangani.

Kronologi penetapan

Tanggal Peristiwa Sumber
2013 Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Kementerian ESDM
2014 Usulan wilayah perairan dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Kementerian ESDM
16 November 2015 Dinas Pertambangan dan Energi Banten mengusulkan lagi lewat surat Nomor 540/763-Distamben/2015. Kementerian ESDM
2017 Sebagian perairan sekitar Ujung Kulon masuk Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Kementerian ESDM
2022 Penetapan diulang dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kementerian ESDM
12 Februari 2026 Kepmen 65.K Tahun 2026 diteken. Isinya mengulang penetapan dan memperbaiki sebagian ketentuan sesuai usulan Pemprov Banten. Bloomberg Technoz; Kementerian ESDM
17 November 2026 Siaran pers Kementerian ESDM: taman nasional bukan wilayah pertambangan, nol izin tambang. Kementerian ESDM
18 November 2026 Video klarifikasi diunggah di kanal YouTube resmi Kementerian ESDM. Kementerian ESDM

Rentang waktunya terlihat lebih jelas bila dihitung per tahap.

Tahap Dari Sampai Selang waktu
Usulan pertama sampai Kepmen terbaru 2013 2026 13 tahun
Perairan pertama kali masuk Kepmen sampai Kepmen terbaru 2017 2026 9 tahun
Kepmen 65.K diteken sampai klarifikasi publik 12 Februari 2026 17 November 2026 278 hari (sekitar 9 bulan)

Jadi perairan itu sudah berada di peta WUP sejak Kepmen 2017. Kepmen 2026 bukan penetapan pertama, melainkan penetapan ketiga untuk wilayah yang sama.

Mengapa isu ini ramai sekarang

Peta tambang Banten menjadi sorotan bersamaan dengan wacana pemindahan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan memindahkan sejumlah badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, saat ditemui di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026, seperti dikutip Kompas.com. Alasan yang ia sebut adalah ancaman tsunami akibat gempa atau letusan Gunung Anak Krakatau.

Kementerian Kehutanan menyebut rencana itu masih wacana. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan belum ada keputusan resmi soal Alas Purwo sebagai habitat kedua, dan jumlah badak yang akan dipindahkan belum ditentukan, menurut Kompas.com pada 15 November 2026. Gagasan habitat kedua, katanya, sudah berkembang sejak dekade 1980-an.

Gubernur Banten Andra Soni menolak wacana itu pada Selasa, 17 November 2026. Ia mengingatkan kematian badak bernama Mustafa pada 7 November 2025 setelah dipindahkan di dalam kawasan Ujung Kulon. “Kita tidak berharap lahir Mustafa-Mustafa yang lain,” kata Andra kepada wartawan di Serang, menurut Kompas.com.

Di hari yang sama, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria membantah kabar potensi emas di taman nasional. “Kami belum pernah mendengar ada potensi emas di TN Ujung Kulon, dan Badan Geologi tidak memiliki data terkait dengan potensi tersebut,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz. Dalam keterangan pejabat yang dikutip di atas, alasan pemindahan badak yang disebut adalah risiko tsunami, bukan peta WUP.

Riwayat Ujung Kulon sebagai kawasan lindung

Ujung Kulon adalah kawasan lindung tertua dan terluas di Pulau Jawa, menurut UNESCO. Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai cagar alam pada 1921, lalu diperluas pada 1958 sehingga mencakup beberapa pulau lepas pantai dan wilayah laut. Bagian daratan utama menjadi cagar alam pada 1967, kompleks itu diusulkan sebagai taman nasional pada 1980, dan Cagar Alam Krakatau masuk ke dalamnya pada 1983. UNESCO mencatatnya sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991.

UNESCO menyebut badak jawa sebagai satwa paling terancam di kawasan itu. Pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis kementerian yang mengurus kehutanan. Ancaman yang dicatat UNESCO antara lain perambahan pertanian, pembalakan liar dan penangkapan ikan komersial ilegal di bagian laut taman nasional.

Benturan antara energi, tambang dan situs warisan dunia juga terjadi di tempat lain. Sorot Energi pernah membahas potensi panas bumi Sumatra yang berada di dalam situs warisan dunia dalam artikel Hampir Separuh Panas Bumi Sumatra di Hutan Warisan Dunia.

Arti bagi pembaca

Bagi warga Pandeglang dan pemerhati konservasi, pernyataan Kementerian ESDM memberi dua pegangan. Kawasan taman nasional tidak masuk peta WUP, dan per 17 November 2026 belum ada izin tambang di dalam maupun di sekitar taman nasional. Pernyataan itu tidak menghapus perairan sekitar Ujung Kulon dari peta WUP. Selama Kepmen 65.K berlaku, perairan itu tetap tercatat sebagai WUP, yaitu wilayah yang menurut Kementerian ESDM memenuhi kriteria teknis untuk kegiatan tambang.

Karena izin harus melewati tata ruang, PKKPRL dan persetujuan lingkungan, setiap langkah menuju tambang di perairan itu seharusnya meninggalkan jejak dokumen yang bisa dipantau publik. Bagi pelaku usaha, status WUP saja belum cukup untuk memulai kegiatan.

Isu ini muncul di tengah perhatian besar pada tata kelola tambang. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta minimal 70% hasil izin tambang dinikmati negara, seperti dibahas dalam artikel Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Hitungannya Belum Jelas. Contoh hilirisasi oleh perusahaan tambang batu bara, yaitu pabrik metanol patungan Arutmin dan KPC yang masih dalam konstruksi awal, bisa dilihat di Sorot Tracker: Metanol Bengalon.

Yang belum diketahui

1. Luas dan batas WUP perairan. Kementerian ESDM belum mengumumkan luas atau koordinat bagian perairan sekitar Ujung Kulon yang masuk WUP. UNESCO mencatat taman nasional ini juga memiliki wilayah laut, sehingga jarak batas WUP dari zona laut taman nasional perlu dijelaskan.

2. Jenis mineral. Rilis hanya menyebut potensi mineral pembawa. Badan Geologi menyatakan tidak memiliki data potensi emas di taman nasional.

3. Isi perbaikan. Kepmen 65.K disebut memperbaiki sebagian ketentuan Kepmen 84.K Tahun 2022 sesuai usulan Pemprov Banten. Rincian perubahannya belum dijelaskan.

4. Peluang perubahan peta. Belum ada pernyataan resmi soal kemungkinan perairan sekitar Ujung Kulon dikeluarkan dari WUP, seperti saat usulan perairan itu dikecualikan dalam Kepmen 1204 Tahun 2014.

Sorot Energi akan memperbarui artikel ini bila Kementerian ESDM atau Pemprov Banten mengumumkan rincian tersebut.

Sumber dan metode

Selang usulan = 2026 − 2013 = 13 tahun. Selang sejak perairan masuk Kepmen = 2026 − 2017 = 9 tahun. Selang penandatanganan sampai klarifikasi = 12 Februari 2026 sampai 17 November 2026 = 16 hari sisa Februari + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 17 hari November = 278 hari, dibagi 30,4 hari per bulan sekitar 9 bulan. Jumlah Kepmen yang memuat perairan sekitar Ujung Kulon dihitung dari kronologi Kementerian ESDM: Kepmen 3672 Tahun 2017, Kepmen 84.K Tahun 2022 dan Kepmen 65.K Tahun 2026. Kutipan video ditranskrip dari audio dan dicocokkan dengan subtitle otomatis YouTube.

Bagikan artikel ini.
WhatsAppLinkedInX
PENCARIAN

Cari berita

Masukkan topik, perusahaan, kebijakan, atau proyek.

Mulai dengan minimal 2 karakter.

DAFTAR BACAANMU

Disimpan untuk nanti.

Daftar bacaan tersimpan di browser ini, bukan di akun online.